*Kolom* - Dalam banyak kesempatan dan medium, terutama yang kerap
dipertontonkan oleh elite politik di negeri ini, ekonomi kerakyatan
adalah jargon yang menjadi 'dagangan' utama dalam menarik simpati publik.
Bahwa prinsip kesetaraan, keadilan, kemudahan, dan persamaan dalam akses
kesejahteraan, tanpa dominasi kelompok bahkan kartel bisnis tertentu,
adalah spirit ekonomi kerakyatan yang selalu digaungkan.
Praktiknya, masih banyak pekerjaan rumah kita. Setidaknya, hal ini
terlihat dalam perbandingan bank perkreditan rakyat (BPR) sebagai salah
satu instrumen ekonomi kerakyatan di negeri ini, dengan negara
berkembang lainnya.
Lembaga keuangan mikro ternama asal Bangladesh, Grameen Bank, memiliki
prestasi fenonemal. Penghargaan Nobel yang amat prestisius pun meluncur
ke negeri tersebut, pertanda berhasilnya ekonomi kerakyatan.
Betapa tidak. Sejak berdiri, kredit yang mereka salurkan sudah mencapai
US$6,55 miliar, yang dinikmati 7,34 juta debitor (97% di antaranya
perempuan), dengan 24.703 karyawan plus keberadaan 2.468 kantor cabang.
KIVA, sebagai contoh lembaga lainnya, adalah semacam BPR yang didirikan
oleh duo alumnus Universitas Stanford, Matt Flanery-Jessica Jackley,
dengan wilayah operasi di hampir 40 negara berkembang di dunia.
Mulai dari Kongo, Benin, Kongo, Ekuador, Republik Dominika, Afghanistan,
dst. Total kredit mereka hingga November 2009 mencapai Rp 1,7 triliun,
dengan hampir 700 ribu kreditor, dan kisaran pinjaman Rp 3,5 juta per
individu.
Yang lebih hebat, tingkat pengembalian kredit KIVA mencapai 98,48%! Dan
tahukah Anda, baik Grameen Bank maupun KIVA, benang merah keberhasilan
keduanya, jika ditelisik, salah satunya karena implementasi perangkat
teknologi informasi (TI).
Ambil contoh Grameen di cabang Koota, India yang konsisten menerapkan
peranti lunak kode terbuka bernama MIFOS atau Microfinance Opensource.
Ini ditunjang baterai cadangan di tiap komputer, sehubungan listrik yang
kerap mati di wilayah tersebut.
Melalui konsep /web based /management information system, cara ini
memungkinkan antar cabang di Grameen Koota, India melakukan operasional
secara real time, efisien, dan tidak kalah handal.
Selain perangkat lunak cuma-cuma, mereka menyediakan komputer, baterai,
dan akses Internet 56 s.d 512 Kbps. Karenanya, seperti ditulis
www.mifos.org, MIFOS berhasil diinstalasi di 120 cabang kantor mencakup
280.000 nasabah.
Sementara KIVA menerapkan konsep pinjam-meminjam mikro secara online.
Dalam portalnya, tersedia data ribuan pengusaha mikro yang siap
memfasilitasi pemberian pinjaman kepada masyarakat kurang mampu.
Dengan tipikal wilayah dan situasi ekonomi yang tak jauh berbeda dengan
Indonesia, baik Grameen maupun KIVA, keduanya terbukti bisa
mengembangkan lembaga keuangan mikro dengan fasilitator utama perangkat TI.
*BPR di Indonesia
*
Aplikasi TI bagi BPR di Indonesia, sebenarnya tidak kalah maju dengan
paparan data di atas tadi. Setidaknya begitulah hasil survei yang kami
lalukan kepada 43 responden pada April 2010 lalu.
100% dari responden kami menyatakan telah menggunakan solusi TI dalam
operasional sehari BPR/BPR Syariah, seluruh responden juga menekankan
peranan penting TI bagi operasional bank.
Dalam jawaban terbukanya, responden bahkan menyebutkan sejumlah aplikasi
perbankan berbasis perangkat lunak yang sistematikanya hampir setara
dengan yang dimiliki dari standar sebuah perbankan nasional.
Dalam jawaban terbukanya, aplikasi TI digunakan untuk akuntasi dan
pelaporan (88,4%), core banking system (67,4%), manajemen informasi
nasabah (39,5%), data warehouse (23,3%), web site bank (20,9%),
pengelolaan kantor cabang (18,6%), dst.
Persoalannya kemudian, di tengah upaya ini, berdasarkan opini penulis,
masih ada ganjalan dalam mengorbitkan teknologi ekonomi kerakyatan ini.
Pertama, pengadaan TI di perbankan mikro masih belum seutuhnya dianggap
investasi (invest).
Sebagai hal yang klise di Indonesia, alih-alih invest, namun lebih
banyak dianggap sebagai beban biaya (cost). Mayoritas pola pikir ini
yang membuat sistem akhirnya tak berkembang optimal.
Simak data CGAP Microfinance Technologi Survey pada 2008 lalu yang
menyebutkan 60% dari institusi perbankan mikro merasa pembiayaan
investasi TI sebagai sebuah kendala utama.
Terkait hal itu, Sharing Vision berkeinginan belajar langsung dari
ahlinya, Grameen Bank, dalam helatan Microfinance Business & Information
Technology di Royal Plaza, Singapura, pada 18-19 Juni ini.
Kedua, hingga saat ini, belum ada regulasi spesifik dari Bank Indonesa
yang mengatur pemanfaatan TI bagi BPR/BPRS. Hal ini membuat proses
standarisasi dan pengembangan belum terpayungi panduan aturan yang terarah.
Hal ini membuat belum jelasnya produk/layanan berbasis TI apa saja yang
dapat diberikan BPR/BPRS serta belum jelasnya jenis laporan ke Bank
Indonesia terkait produk/layanan berbasis TI di BPR/BPRS.
Karenanya, ketentuan manajemen resiko TI bagi bank perkreditan rakyat
sendiri belum ada. Adakah situasi ini yang membuat tingkat kesadaran
jadi kurang? Ingat, menurut www.techoeconomy.com, 90% BPR tidak terlalu
mementingkan aspek keamanan TI.
Maka, jikalah dua inti persoalan ini bisa segera dituntaskan, maka BPR
di negeri ini kiranya bisa bermanfaat sedahsyat KIVA dan Grameen Bank.
Dan, tak ada lagi jargon basi ekonomi kerakyatan. Yang ada hanya konsep
riil teknologi ekonomi kerakyatan.
/Penulis adalah Chief Lembaga Riset Telematika Sharing Vision. Bisa
dihubungi melalui redaksi@detikinet.com./
Sumber:
http://www.detikinet.com/read/2010/06/07/075546/1371071/328/teknologi-berbasis-ekonomi-kerakyatan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar